TIMES TANGSEL, JAKARTA – Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menggaungkan kampanye bertajuk #NoTaxforKnowledge sebagai upaya mendorong akses pengetahuan yang lebih terbuka, terjangkau, dan tidak terhambat oleh beban fiskal.

Melalui kampanye ini, AMSI menyerukan agar media, buku, publikasi ilmiah, dan sumber pengetahuan lainnya terbebas dari pajak sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi berkualitas tanpa rintangan biaya tambahan.

AMSI menilai kebijakan tanpa pajak bagi ekosistem pengetahuan dapat memperkuat ruang publik yang sehat dan menopang industri informasi yang berkelanjutan. Saat ini, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tertinggi di Asia Tenggara untuk produk-produk pengetahuan, yakni 11 persen hingga 12 persen. Sebagai perbandingan, Vietnam hanya mengenakan PPN sekitar 5 persen, sedangkan Singapura sebesar 8 persen.

Dukungan terhadap kampanye tersebut juga datang dari praktisi komunikasi Usman Kansong, mantan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo periode 2021–2024. Ia menyampaikan bahwa sejumlah negara, seperti India dan Filipina, tidak lagi menerapkan PPN untuk sektor media dan buku. “Di ASEAN, hanya Indonesia, Singapura, dan Vietnam yang masih mengenakan PPN untuk media. Indonesia memiliki tarif tertinggi, 11 hingga 12 persen,” ujarnya.

Menurut Usman, kewenangan untuk melakukan penyesuaian kebijakan pajak berada pada Kementerian Keuangan. Karena itu, gerakan #NoTaxforKnowledge tidak hanya relevan bagi industri media, tetapi juga bagi industri penerbitan buku yang selama ini menghadapi dua tekanan sekaligus: beban pajak yang tinggi dan maraknya pembajakan. “#NoTaxforKnowledge menjadi titik temu antara idealisme dan komersialisme. Untuk menjaga idealisme, dibutuhkan fondasi komersial yang kuat,” tambahnya.

Usman mendorong agar organisasi media, penerbitan, asosiasi profesi, hingga perguruan tinggi ikut berkolaborasi mengampanyekan #NoTaxforKnowledge sebagai strategi menjaga keberlanjutan demokrasi dan distribusi pengetahuan. Menurutnya, keruntuhan industri media dan penerbitan bukan hanya menambah pengangguran, tetapi juga memperlebar ketimpangan akses informasi di tengah masyarakat.

Ia juga menyoroti kondisi media di era digital yang menghadapi tekanan ekonomi sekaligus tantangan baru dari teknologi kecerdasan buatan (AI) dan maraknya disinformasi di media sosial. Padahal media arus utama dituntut menyajikan informasi yang terverifikasi dan berbasis data, sesuai prinsip Kode Etik Jurnalistik—sesuatu yang tidak selalu berlaku dalam produksi konten digital berbasis algoritma.

Atas dasar itu, Usman menilai insentif bisnis bagi media dan industri pengetahuan menjadi langkah strategis, termasuk pembebasan PPN. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya menyehatkan industri, tetapi juga memastikan publik tetap memiliki akses terhadap informasi berkualitas. Pajak yang tinggi justru berpotensi mempersempit ruang dialog publik, menghambat pembentukan nalar kritis, dan melemahkan ekosistem informasi nasional.

Dengan menghapus pajak atas pengetahuan, negara secara tidak langsung menjaga keberlanjutan media dan penerbitan agar tetap produktif dan mampu menghasilkan konten yang bernilai bagi publik. (*)