TIMES TANGSEL, JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki lahan kelapa sawit di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

"Prabowo tidak punya lahan sawit satu hektare pun di bumi Indonesia," ujarnya dalam acara "Perayaan Natal Gereja-Gereja Sumatra Utara di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten Tahun 2025" di Gedung Gereja Mulia Raja, Jakarta, Senin (22/12/2025).

Hashim menyebutkan aktor yang menyebarkan fitnah Presiden memiliki lahan sawit adalah koruptor-koruptor yang merusak lingkungan.

Para koruptor itu, tutur Hashim, memiliki 3,7 juta hektare lahan sawit ilegal yang tersebar di kawasan hutan lindung hingga taman nasional.

 Hashim menduga terdapat 200 perusahaan yang mempunyai konsesi ilegal di kawasan itu.

"Antara lain, ada 200 lebih perusahaan yang pemiliknya adalah orang-orang yang jahat dan kami menduga mereka-mereka ini yang menyebar fitnah ini," katanya.

Hashim menilai hoaks itu disebarluaskan karena pemerintah saat ini berani dan tegas untuk menegakkan hukum terkait kelestarian lingkungan dan alam Indonesia.

"Mereka sangat dirugikan oleh pemerintah sekarang ini, kalau pemerintah sekarang ini menegakkan hukum," jelasnya.

Dari pengamatan yang ada, Hashim memaparkan bahwa hoaks tersebut diproduksi para pemengaruh atau influencer yang telah dibayar untuk menjatuhkan martabat Presiden dengan tuduhan mempunyai lahan kelapa sawit di daerah terdampak bencana alam.

"Kita sudah lihat dan indikasi mereka yang membayar. Mereka yang membayar influencer-influencer atau bot-bot yang ada di sosial media sehingga sekarang ada fitnah bahwa Prabowo yang punya lahan sawit," tuturnya.

Selain itu, ia mengatakan bahwa pemerintah akan menyerap aspirasi masyarakat terkait perlindungan kawasan hutan, salah satunya dengan menutup secara penuh operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) di Sumatera Utara.

"Saya yakin pemerintah nanti akan betul-betul perhatikan yang tadi aspirasi masyarakat Sumatera Utara akan hal pabrik Toba Pulp Lestari yang saya dengar sudah ditutup. Sudah ditutup sementara, mudah-mudahan semoga akan ditutup selama-lamanya. Jadi ini tentu saya akan sampaikan aspirasi masyarakat Sumatera Utara kepada Presiden," ujar Hashim. (*)